Budaya 公私区別 (memisahkan pribadi dan dinas), Indikator Rasa Malu Pada Diri Seseorang

Menjelang penempatan 3 orang Global Management Trainee kami di departemennya masing-masing di HQ Osaka dan Fukusaki Factory, salah seorang dari mereka menghubungi lewat chatting WA.

Si GMT menanyakan apakah boleh mengajak keluarganya tinggal dan menempati apartemen yang disediakan gratis oleh perusahaan. Saya menjawab bahwa boleh kalau hanya datang berkunjung dari Indonesia dan menetap sementara sekitar 2-3 bulan. Tapi kalau sampai menetap beneran maka hal tersebut tidak etis dan amoral karena sedari awal dijelaskan bahwa fasilitas tersebut adalah untuk GMT, bukan untuk keluarga GMT, walaupun dalam surat perjanjian kami sengaja tidak mencantumkan bagian tersebut karena percaya bahwa penjelasan lisan saja sudah cukup. Si GMT tampaknya tidak keberatan dengan aturan tersebut dan tidak bertanya lebih lanjut.

Sebagian orang mungkin akan berpendapat bahwa hal itu berlebihan, karena sewa apartemen toh tidak berubah, baik dihuni satu orang maupun dua orang. Apalagi perusahaan hanya menanggung biaya sewa, selain itu ditanggung oleh pribadi.

Namun, di sinilah perbedaan persepsi yang bisa menunjukkan level moral seseorang. Di awal masa kerja karyawan baru, kami selalu memasukkan tema 公私区別 atau “memisahkan urusan pribadi dengan urusan resmi” dalam kurikulum pendidikan. Prinsip-prinsip dasar ini kami ajarkan dalam 1-2 jam secara intensif dan sangat serius karena hanya di awal masa karirlah kesempatan untuk itu. Dalam anggapan umum di Jepang, orang yang tidak bisa membedakan urusan pribadi dan urusan resmi, adalah orang yang gagal menjadi “shakai-jin” atau gagal menjadi manusia dewasa.

Edukasi sosial ini sangat mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Jepang, termasuk di dalam kehidupan politik. Mungkin ini yang menjadi kata kunci rendahnya tingkat korupsi di negeri sakura ini dibanding negeri kita, selain tingginya rasa malu yang mereka miliki. Sudah tak terhitung berapa banyak pejabat atau politikus yg mengundurkan diri dari jabatannya atau menghilang dari dunia politik karena diduga melakukan penyelewengan fasilitas jabatan. Skandal terakhir yg menggemparkan Jepang adalah mengundurkan dirinya walikota Tokyo Yoichi Masuzoe disebabkan terkuaknya skandal penggunaan fasilitas jabatan untuk plesiran keluarganya.

Makanya saya takjub sangat ketika seorang pejabat publik di Indonesia ketahuan memboyong anak, menantu, dan cucunya untuk plesiran menggunakan kendaraan milik negara, dan dengan entengnya mengelak tanpa malu mengatakan bahwa keluarganya itu bayar sendiri. Entah bagaimana cara ngitungnya, apakah dengan bayar seharga tiket VVVIP? Tapi pakai standar penerbangan mana? GIA? SQ? KLM? Trus, bagaimana dgn layanan ekstra yg dinikmati selama di tempat tujuan? Jemputan, hotel, transportasi, dll. Bagaimana proses bayarnya? Lampiran dokumennya apakah pakai itinerary bikinan sendiri? Kuitansinya atas nama siapa? Ditagih atas nama siapa? Dicatat sebagai penerimaan negara kategori apa? Bayarnya cash atau transfer atau potong gaji? Dan sederet pertanyaan yang membuat pernyataan “bayar sendiri” itu menjadi meragukan kebenarannya … hehehehe

Tapi ya itulah negeriku, negeri yang indah tapi sayang sekali dihuni oleh banyak orang yang pekertinya tidak indah.