Back To Routine

Minggu ini pekerjaan kembali fokus ke rutinitas HRD setelah selama seminggu saya merapel tugas2 yg tak terselesaikan karena 2 minggu lalu harus menemani tim kecil pak Sastra Wijaya, wakil presiden direktur Mandom Indonesia yang datang bersama mbak Mona dari Akunting dan mas Kris dari Audit. Selama seminggu itu lumayan lelah karena setiap hari selama seminggu saya harus menerjemahkan bolak-balik Jepang-Indonesia dalam kegiatan workshop khusus itu. Materi yang tercakup sangat luas mulai dari finansial-akunting sampai manajemen-organisasi sehingga hampir segala aspek dalam perusahaan tercakup, baik dalam porsi kecil maupun besar. Untunglah di hari terakhir materi bahasan utama adalah HRD sehingga beban saya bisa agak terlepas karena materi tersebut sedikit banyak sudah saya pelajari selama 1 tahun terakhir ini. Walaupun demikian saya tetap harus peras otak karena harus bisa menjembatani pemahaman pak Sastra tentang HRD di Indonesia beserta persoalan2nya dengan pemahaman 2 manajer dan GM saya tentang HRD yg terbatas pada dunia Jepang. Dengan kondisi lapangan dan hukum2 yg sangat berbeda, ada banyak keadaan yg tak bisa dipandang dari sudut yg sama. Sebagai orang Indonesia yg memulai karir di Jepang, saya sebenarnya juga lebih paham tentang dunia HRD di Jepang daripada Indonesia sehingga mendengar penjelasan dan pertanyaan dari pak Sastra, saya jadi banyak sekali belajar tentang kondisi riil di negeri sendiri.
Sebagai negara yang tampaknya lebih banyak meniru tanpa banyak inovasi, Indonesia sangat terlihat irregulated di mata orang Jepang. Tapi ke-irreguler-an itu sekaligus justru membuat kagum mereka karena ternyata Mandom Indonesia tetap bisa berkembang dengan baik walaupun dalam lingkungan yang seperti itu.
Ada banyak contoh di bidang HRD yg bisakita angkat untuk membandingkan keteraturan di Jepang dan kebalikannya di Indonesia, misalnya coba kita bahas tentang asuransi kesehatan bagi pegawai.
Di Jepang, boleh dikata 100 persen orang yg bekerja di perusahaan swasta dan negeri mengikuti program asuransi kesehatan yg diselenggarakan oleh pemerintah di bawah naungan departemen kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan Jepang. Dengan premi yang terjangkau karena disesuaikan dgn penghasilan, maka warganegara mudah ikut. Dengan tingginya keikutsertaan warganegara maka otomatis dana yang terkumpul dari premi itu menjadi besar sehingga layanan yg diberikan betul-betul mengesankan. Saat ini pengikut program asuransi hanya wajib membayar 30% dari total tagihan (biaya riil pengobatan dan harga obat), dan 70% ditanggung oleh pemerintah melalui perusahaan asuransi. Bahkan asuransi juga akan menanggung 60% dari total gaji setiap bulan jika pemegang polis atau yg tertanggung jatuh sakit sehingga tidak bisa masuk kerja dan gajinya tidak diberikan oleh perusahaan tempat kerja (prinsip no work, no pay).
Satu lagi yang bagus dari pemerintah di Jepang adalah pendayagunaan asuransi kecelakaan kerja dengan baik. Asuransi kecelakaan kerja ini mengambil alih tugas asuransi kesehatan ketika ybs jatuh sakit atau luka di tempat kerja. Dan hebatnya, pemerintah menanggung 100% biaya pengobatan dan memberikan tunjangan yg besar jumlahnya ketika ybs menjadi cacat sehingga tak bisa kerja atau meninggal dunia. Kalau di Indonesia, sudah umum diketahui bahwa layanan instansi kesehatan bagi pasien yg berobat dgn askes biasanya dinomorduakan, sebuah kenyataan yg aneh karena pasien askes pun sebenarnya membayar biaya pengobatan yg sama, yg berbeda adalah sebagian biayanya dibayarkan oleh pemerintah. Dan juga umum diketahui bahwa askes hanya bisa diakses oleh pegawai negeri dan penduduk miskin, berbeda dengan di Jepang yang asuransi kesehatan nasionalnya bisa diikuti oleh seluruh warga negara tanpa memandang status kepegawaian.

Tidak adanya asuransi sosial yang dikelola oleh negara di negeri kita menyebabkan sulitnya perusahaan swasta untuk menyediakan layanan kesehatan yang layak dan terjangkau bagi pegawai, padahal sebagai salah satu stakeholder perusahaan, kesehatan pegawai menempati posisi atas dalam prioritas bagi perusahaan.

Membandingkan antara pemerintah Indonesia dengan Jepang memang tidak bisa dilakukan seperti membandingkan apel dengan apel karena tentu saja ada banyak variabel yg menjadi penyebab keadaan yg sekarang ini, tapi paling tidak kita sebagai orang Indonesia bisa mulai sadar bahwa kalau kita sebagai warganegara memilih wakil2 rakyat kita dgn benar maka layanan pemerintah yang kita terima bisa nyaman. Apa yang ada di negeri kita sekarang ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah yang berkuasa sekarang ini. Apa yang ada sekarang ini adalah hasil dari proses yang terjadi selama puluhan tahun, dan di dalamnya ada peran serta masing-masing dari kita, baik dalam porsi yang kecil maupun yang besar. Yang terpenting lagi adalah bagaimana kita berusaha agar terjadi perbaikan di segala bidang, dan perbaikan-perbaikan itu tidak akan terlaksana tanpa peran serta langsung dari kita masing-masing.